Kasus Narkoba Dominasi Over Kapasitas Lapas Riau

15-08-2017 / KOMISI III

Permasalahan over kapasitas Lapas di Riau mayoritas didominasi oleh napi yang terjerat kasus narkoba. anggota Komisi III DPR RI Marsiaman Saragih menilai harus ada peninjauan ulang terkait permasalahan tersebut. Penegak-penegak hukum yang menangani permasalahan narkoba diminta memperdalam lagi pengusutan kasus.

 

"Jika seseorang hanya sebatas pengguna, bisa saja diputuskan dengan hukuman sosial wajib lapor atau hukuman percobaan selama 1 tahun setelah itu dimasukkan ke lembaga rehabilitasi. Jika setiap orang yang menggunakan narkoba harus ditahan, inilah yg bkin penjara menjadi over kapasitas," ungkap politisi asal Dapil Riau tersebut usai pertemuan dengan jajaran Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau dan BNN Provinsi Riau, Senin (14/8/2017). 

 

Lebih lanjut politisi F-PDI Perjuangan itu meminta, dalam upaya menekan penyalahgunaan narkoba, bukan hanya dibutuhkan peran BNN dan Kepolisian, melainkan juga peran masyarakat di dalamnya. 

 

"Permasalahan narkoba ini sudah merebak kemana-mana bahkan sampai ke desa-desa. Oleh karena itu saya meminta agar jangan hanya polisi dan BNN yg turun tapi juga para pemuka agama maupun masyarakat ikut membantu dalam pencegahannya," harapnya.

 

Senada dengan Marsiaman, Anggota Komisi III DPR Mohammad Toha menilai harus ada skema baru untuk tahanan yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, untuk menekan over kapasitas di Lapas, harus disediakan wadah. 

 

"Wadah tersebut bukan berupa tahanan tapi suatu tempat yang memiliki dua fungsi selain senagai tahanan juga sebagai rehabilitasi. Agar kemudian di tempat tersebut menjadi pendidikan dan tempat penyembuhan bagi mereka yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba," ungkap politisi asal F-PKB itu. 

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Riau  M. Wahyu Hidayat menjelaskan, kurangnya jumlah personil menjadi faktor penghambat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Mengingat BNNP Riau masih tergolong baru, yakni hanya terdapat di 4 (empat) Kabupaten saja. 

 

Sementara itu Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengaku koordinasi yang dilakukan oleh BNNP Riau selama ini baik. Bahkan BNN pun pernah menangkap oknum-oknum polisi yang terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba.

 

"Kami selalu mensupport dalam bentuk persenjataan dan juga personil. Oleh karena itu saya merasa terbantu betul dengan adanya kehadiran BNNP maupun BNNK yang ada di Kabupaten dan Kota Pekanbaru, Riau ini," jelasnya. (tra,mp) foto: tiara/od.

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...